JAKARTA, SENTRALNEWS88.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang dinilai gagal menjawab berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang tengah dihadapi masyarakat.
Melalui akun media sosial resminya, BEM UI sebelumnya menggaungkan seruan aksi dengan mengusung slogan “Peringatan (Sangat) Darurat”. Istilah tersebut digunakan sebagai simbol keresahan mahasiswa terhadap kondisi nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BEM UI menilai defisit APBN dalam lima bulan pertama tahun ini menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan negara. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai menyerap anggaran besar namun belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka menilai lonjakan harga berbagai komoditas telah mempersempit daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, disebut turut memicu kenaikan harga barang dan jasa yang semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Tuntutan ketiga adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut BEM UI, kedua program tersebut dinilai tidak efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Program MBG bahkan kembali menjadi sorotan setelah muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat terkait, sementara pembangunan koperasi desa dianggap berpotensi mengurangi alokasi dana pembangunan desa.
Mahasiswa juga menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil. Mereka menilai fenomena tersebut berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan pemerintahan sipil. Karena itu, BEM UI meminta pemerintah melakukan evaluasi serta memastikan militer tetap fokus menjalankan tugas pokoknya di bidang pertahanan negara.
Puncak tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai kebijakan yang dinilai memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Mahasiswa menilai pemerintah tidak boleh terus menghindari kritik publik dan harus bertanggung jawab secara politik atas dampak kebijakan yang telah diterapkan.
Melalui aksi ini, BEM UI berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai bermasalah. Bagi mahasiswa, berbagai persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi kondisi biasa, melainkan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.***
