Pekanbaru, SENTRALNEWS88.COM – Gerakan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau yang tergabung dalam Aliansi RABU DAMAI (Revolusi Aksi Bersama UIN Suska Damai) kembali menyuarakan desakan agar Rektor Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti memaparkan realisasi kinerja 100 hari sejak dilantik, termasuk mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan civitas akademika.
Aksi yang telah berlangsung tiga pekan berturut-turut ini menyoroti ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dari pihak rektorat. Mahasiswa menilai, dalam kurun waktu 100 hari, Rektor belum menghadirkan perubahan signifikan di bidang tata kelola kampus, peningkatan keamanan, maupun pelayanan akademik.
“Banyak persoalan belum diselesaikan. Mulai dari pembagian jas almamater yang tak kunjung terealisasi, ketidakjelasan program dan anggaran operasional KKN, hingga lemahnya sistem keamanan kampus,” ungkap Raja, perwakilan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri, Rektor memiliki kewajiban hukum berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam perumusan kebijakan kampus.
“Belum ada perubahan signifikan dalam 100 hari kerja. Kami berharap Rektor memprioritaskan isu-isu mendesak dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk mahasiswa, dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Aliansi mahasiswa RABU DAMAI berencana melayangkan surat resmi untuk mengajukan audiensi dengan pimpinan universitas. Langkah ini disebut sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan kampus, sekaligus menuntut ruang partisipasi dalam kebijakan strategis universitas.
Kritik dan desakan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi Rektor UIN Suska Riau. Mahasiswa menuntut komitmen nyata dalam memperbaiki tata kelola kampus, memperkuat aspek keamanan, serta menjamin transparansi penggunaan anggaran agar sejalan dengan prinsip good university governance sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pendidikan tinggi. *(Red)
