Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

file-000000004af871fa8c0a322a56b4775c

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Diduga Dianiaya dan Diintimidasi, Motor Jono Mulya Dikuasai, Kuasa Hukum Desak Polisi Bertindak

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T07:31:50Z

 

PELALAWAN, SENTRALNEWS88.COM – Dugaan penganiayaan, intimidasi hingga penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono Mulya menjadi sorotan serius. Kuasa hukum Jono, Azwar Alimin Musa, S.H., mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan seorang pria berinisial A.S.


Azwar menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas perselisihan pribadi ataupun tuntutan pembayaran kompensasi sebesar Rp15 juta. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus diungkap, mulai dari dugaan kekerasan fisik, tekanan terhadap kliennya, proses penandatanganan surat perdamaian, hingga dasar hukum penguasaan sepeda motor milik Jono.


Berdasarkan keterangan klien dan rekaman percakapan yang telah dipelajari, Azwar menyebut terdapat sejumlah pernyataan yang patut menjadi perhatian penyidik.

Dalam rekaman tersebut, Jono terdengar menyampaikan keberatan dengan mengatakan, "Aku enggak terima."


Selain itu, terdengar pula pernyataan, "Kalau kau tidak pegang uang duduk dulu saja kau di sini" dan "Tidak usah kau ke mana-mana."

Pernyataan tersebut, menurut Azwar, perlu diperiksa secara utuh dan dikaitkan dengan situasi ketika Jono disebut berada dalam kondisi dikelilingi sejumlah orang. Dalam percakapan yang sama, Jono juga terdengar mengeluhkan kepalanya sakit dan mengalami pembengkakan akibat dugaan pemukulan.


"Kami mempertanyakan bagaimana seseorang yang diduga mengalami penganiayaan, berada dalam situasi dikelilingi sejumlah orang, kemudian harus menandatangani surat yang membebankan kewajiban pembayaran Rp15 juta. Proses dan keadaan saat surat itu ditandatangani harus diperiksa secara menyeluruh," tegas Azwar.


Surat Perdamaian Rp15 Juta Dipersoalkan


Tidak hanya dugaan penganiayaan, proses terbentuknya surat kesepakatan perdamaian juga menjadi persoalan yang dipertanyakan pihak kuasa hukum.


Azwar menilai, keberadaan tanda tangan dalam sebuah dokumen tidak serta-merta membuktikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas dan sukarela.


Terlebih, berdasarkan keterangan kliennya, surat tersebut ditandatangani setelah dugaan penganiayaan terjadi dan ketika Jono disebut berada dalam situasi yang tidak leluasa untuk menolak.


Pihaknya meminta penyidik mendalami siapa saja yang berada di lokasi, siapa yang diduga memberikan tekanan, siapa yang menyusun atau mengarahkan isi kesepakatan, serta bagaimana proses hingga Jono akhirnya membubuhkan tanda tangan.


"Jangan sampai selembar kertas dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan yang diduga mengandung kekerasan dan intimidasi. Kami ingin mengetahui apakah surat tersebut benar-benar lahir dari kesepakatan bebas atau justru dari situasi yang membuat klien kami tidak memiliki keleluasaan untuk menolak," ujarnya.


Yamaha Lexi Dikuasai, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Hukumnya


Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono Mulya.


Azwar menjelaskan, berdasarkan rekaman percakapan yang telah dipelajari, penyebutan sepeda motor sebagai "jaminan" berasal dari pihak A.S., bukan merupakan pernyataan atau inisiatif Jono yang secara sukarela menawarkan kendaraannya sebagai jaminan pembayaran.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan kewenangan pihak yang menguasai kendaraan tersebut.


"Kami ingin bertanya secara terbuka, atas dasar hukum apa sepeda motor milik klien kami dikuasai? Siapa yang memberikan kewenangan untuk menjadikan kendaraan tersebut sebagai jaminan? Apakah ada persetujuan yang sah dan diberikan tanpa tekanan?" kata Azwar.


Ia meminta agar kendaraan tersebut tidak dijual, digadaikan, dialihkan, ataupun dipindahtangankan kepada pihak lain selama persoalan ini belum memperoleh kejelasan hukum.


Dugaan Penganiayaan dan Pemaksaan Diminta Diusut


Azwar menegaskan, dugaan penganiayaan tidak boleh dikesampingkan hanya karena setelah kejadian terdapat surat kesepakatan perdamaian.


Menurutnya, aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, mulai dari dugaan pemukulan, kondisi luka yang dialami Jono, situasi ketika kliennya dikelilingi sejumlah orang, proses penandatanganan surat, hingga penguasaan sepeda motor.


Rekaman percakapan juga diminta diperiksa secara utuh, bukan hanya mengambil potongan tertentu. Keterangan saksi, bukti pendukung, serta kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak harus ditelusuri.


"Jangan sampai orang yang diduga menjadi korban penganiayaan justru berada dalam posisi tertekan untuk memenuhi tuntutan pembayaran. Hukum tidak boleh dijalankan dengan cara mengerahkan massa, melakukan kekerasan, kemudian memaksakan suatu kesepakatan," tegasnya.


Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum, Singgung KUHP Nasional


Azwar Alimin Musa, S.H., menyatakan akan mengawal persoalan yang dialami Jono Mulya dan menempuh langkah hukum berdasarkan bukti serta fakta yang tersedia.


Ia juga mengingatkan bahwa sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Karena itu, dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan.


Sejumlah pasal yang menurut pihaknya patut menjadi perhatian untuk didalami antara lain Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 448 tentang pemaksaan, Pasal 446 tentang perampasan kemerdekaan, serta Pasal 482 tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.


Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan hasil pemeriksaan alat bukti oleh aparat penegak hukum.


"Kami tidak sedang mencari pembenaran untuk siapa pun. Kami meminta hukum ditegakkan secara adil. Jika memang ada dugaan penganiayaan, intimidasi maupun pemaksaan, silakan periksa dan ungkap berdasarkan alat bukti. Tidak boleh ada pihak yang merasa bisa bertindak semaunya hanya karena berada dalam kelompok yang lebih banyak," ujar Azwar. 


Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata-mata tentang uang Rp15 juta ataupun sepeda motor. Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut dugaan kekerasan, kebebasan seseorang dalam memberikan persetujuan, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan dan keselamatan setiap warga negara.


"Kami akan mengawal perkara ini. Jangan sampai kekuatan massa mengalahkan supremasi hukum. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, bukan melalui pembenaran sepihak," tutup Azwar Alimin Musa, S.H.


Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan peristiwa tersebut masih berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum dan rekaman percakapan yang disebut telah dipelajari. Klarifikasi dari pihak A.S. serta keterangan resmi kepolisian masih diperlukan agar perkara ini dapat diberitakan secara berimbang dan terang.


TIM

×
Berita Terbaru Update